Berantas Judi Online Menkominfo Hingga Denda 500 Juta

 

Menteri Komunikasi serta Informatika( Menkominfo) Budi Arie Setiadi memperingatkan platform digital semacam X, Google, Meta, TikTok, sampai Telegram buat memberantas konten- konten terpaut judi online( judol) di platform tiap- tiap.

Perihal ini cocok dengan Undang- undang( UU) No 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020, serta Keputusan Menkominfo No 172 Tahun 2024.

Pada platform digital tersebut sering ditemui konten- konten yang mempromosikan judi online dengan menyisipkan logo ataupun web judi online pada konten.

Pencabutan izin ISP itu dicoba cocok UU No 36 Tahun 1999, Peraturan Menkominfo No 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2020.

Peringatan keras ini terbuat sebab dikala ini Indonesia dinilai telah darurat judi online sehingga penyelesaian kasus ini jadi fokus pemerintah.

” Pokoknya seluruh ekosistem kita putus mata rantainya. Nanti kita amati hasilnya dari langkah- langkah itu,” kata ia.

Dari informasi tersebut dikenal banyak laporan yang diterima pemerintah kalau pemain judol berasal dari golongan warga menengah ke dasar.

” Gejala masih besarnya angka transaksi judi online ini mengisyaratkan kalau judi online masih eksis di warga Indonesia. Meski dalam bermacam analisa kita memandang ini pula terdapat hal- hal lain. Jadi nilai transaksi judi online itu tercantum pula indikasi- indikasi penyucian duit,” tuturnya.

Apalagi ia mengecam hendak mendenda hingga Rp 500 juta per konten kepada para owner platform digital tersebut bila tidak menolong menghapus konten yang terdapat faktor judi onlinenya.

” Bila tidak kooperatif buat memberantas judi online di platform Kamu, hingga aku hendak menggunakan denda hingga dengan Rp 500 juta per konten,” ucapnya dikala konferensi pers virtual, Jumat( 24/ 5/ 2024).

Pada peluang itu, Budi Arie pula mengecam hendak mencabut izin serta mengumumkan nama internet service provider( ISP) yang memfasilitasi judi online.

” Kepada segala penyelenggara internet service provider ataupun ISP, bila tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, hingga aku tidak segan- segan mencabut izin Kamu,” tegasnya.

” Pokoknya seluruh ekosistem kita putus mata rantainya. Nanti kita amati hasilnya dari langkah- langkah itu,” kata ia.

Dari informasi tersebut dikenal banyak laporan yang diterima pemerintah kalau pemain judol berasal dari golongan warga menengah ke dasar.

” Gejala masih besarnya angka transaksi judi online ini mengisyaratkan kalau judi online masih eksis di warga Indonesia. Meski dalam bermacam analisa kita memandang ini pula terdapat hal- hal lain. Jadi nilai transaksi judi online itu tercantum pula indikasi- indikasi penyucian duit,” tuturnya.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *